Berita > Politik

BPIP Susun Draf Standarisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Pejabat Negara

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta;-Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyusun draft standarisasi materi bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila bagi Pejabat Negara. Hal itu bertujuan untuk menggali bahan-bahan materi awal dari berbagai Narasumber.

Menurut Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP Prof. Dr. FX. Adji Samekto, M.Hum sebagaimana berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, pejabat Negara yang dimaksud untuk penyusunan draft tersebut yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Ketua Wakil dan anggota MPR, DPR dan DPD, Ketua wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, para Hakim, Ketua wakil Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, KPK, Menteri dan pejabat setinggi menteri, Duta Besar, Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota.

“Nah, nama-nama pejabat tersebut sebagai kriteria pejabat negara untuk standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila,” kata Prof. Dr. FX. Adji Samekto, M.Hum saat sambutan dalam kegiatan penyusunan draft standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila bagi pejabat Negara di hotel Santika selasa, (11/8/2020).

Kepala BPIP Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D menjelaskan sebagai pejabat Negara diharapkan pada tugas berat ini membawa pemerintahan sukses menjalankan visi keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Perlu diketahui semua pejabat negara memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing, bahkan cukup berat menjalankan visi negara terutama pada keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” terangnya.

Ia menegaskan salah satu yang bisa membawa dan membantu fungsinya itu, adalah dengan mempertahankan dan mengembangkan relevansi Pancasila dalam regulasi dengan policy (kebijakan) dan tindakan sebagai keteladanan pejabat Negara.

“Salah satu untuk membantu fungsi pejabat tersebut adalah mempertahankan dan mengembangkan Pancasila dengan cara-cara relevan,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo mengatakan perlu memunculkan keteladanan Pancasila.

“Kita bisa lihat dalam sejarah, ada Drs. Moh. Hatta, sebagai pejabat, wakil Presiden untuk membeli sepatu saja menabung seumur hidup, ada lagi Jendral Hoegeng, menunjukan kejujuran sebagai pejabat publik,” ujar Rohaniawan yang akrab disapa Romo Benny.

Menurutnya, banyak pejabat Negara, termasuk anggota DPR RI yang jujur-jujur dan patut dijadikan teladan. Namun selama ini yang ditunjukkan atau ditampilkan hanya oknum yang jelek-jelek saja, padahal itu jumlahnya sedikit.

“Coba ditampilkan contoh keteladanan pejabat Publik, anggota DPR yang baik-baik dan jujur,” katanya.

Ia juga mendorong keteladanan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila harus sering dimunculkan ke ruang-ruang Publik, dan menjadi role model masyarakat, khususnya bagi pejabat Negara.

Sementara itu turut hadir narasumber Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Ketua Komisi II DPR Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T, Tenaga profesional bidang politik dan ideologi Lemhanas Dr. Kisnu Haryo, S.H., M.A, Staf khusus dewan pengarah BPIP Romo Antonius Benny Susetyo, Dr. Lia Kian, M.M dan Iman Hasiholan Sirait, Ketua bidang tata kelola pemerintahan Pemkot Bekasi Haris Budiyono dan duta besar Diar Nurbintoro. (ER)